Salah satu teman baik saya terkena musibah baru – baru ini, yaitu terkena penipuan online. Karena saya sendiri tidak ada pengalaman dalam menangani kasus penipuan melewati medium internet apalagi antar pulau (kawan berada di Malang sedangkan pelaku mengaku ada di Batam) membuat saya mencari referensi secara online apa saja yang sebaiknya dilakukan.
Saya sudah pernah menuliskan tips dan trik belanja online, dan secara spesifik ketahuan telah terlanjur tertipu adalah karena saya mencari nama dan nomor rekening tujuan transfer uangnya.
Nah… mencari apa yang sebaiknya dilakukan setelah tertipu di Google memang mudah, tapi sumbernya kurang memadai atau pengalaman yang dituliskan tidak bisa dijadikan acuan karena sangat berbeda kondisi yang dialami. Secara tidak sengaja saya menemukan situs Hukum Online yang fungsinya adalah sebagai sebuah media berita, wadah informasi, dan atau arsip dalam informasi hukum di Indonesia.
Bukan main – main atau amatiran pengisi kontennya, mereka adalah orang – orang yang memiliki hubungan dengan hukum atau advokasi, juga dalam berbagai macam profesi seperti pengacara, notaris dan sebagainya.
Bahkan beberapa lembaga hukum di Indonesia adalah kontributor rutin dalam berbagai macam bidang, kalau anda mengalami masalah dalam hukum maka anda bisa bertanya melalui Klinik Hukum Online – tidak dipungut biaya apapun kok alias gratis.
Tapi jangan lupa, setiap informasi hukum yang ditampilkan merupakan informasi saja dan bukan ditujukan sebagai nasehat hukum. Setiap kasus hukum yang dialami memang bisa dipertanyakan, tapi anggap jawabannya sebagai langkah awal saja harus kemana selanjutnya dan bukan digunakan sebagai satu – satunya pedoman anda. Kasus yang anda alami bisa jadi memiliki solusi yang spesifik.
Kembali ke kasus teman saya, sayangnya di Hukum Online tidak ada informasi apa yang sebaiknya dilakukan saat terjadi penipuan online. Mungkin harus saya tanyakan melalui bagian kliniknya. Yang pasti teman saya melaporkan ke polisi, meminta berita acara dan berharap pihak bank membekukan rekening si penipu. Semoga saja lancar.
Syarat untuk ikut test menjadi CPNS kejaksaan salah satunya belum menikah dan bersedia tidak menikah sampai diangkat menjadi PNS. bagaimana sanksi hukumnya jika ada sesorang yg menikah pada saat statusnya masih CPNS ? bukankah menikah itu adalah urusan HAM dan dilindungi juga di UU ketenagakerjaan,, mohon penjelasannya.trmkasih
Halo Mysterio, wah… ada salah paham ini mas. 🙂 Saya cuma review situsnya. Anda bisa kok konsultasi lewat surat pembaca HukumOnline: http://www.hukumonline.com/berita/suratpembaca